MUKOMUKO, Mediacenter – Pemerintah Kabupaten Mukomuko memperkuat sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membangun sistem informasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Terpadu Kewaspadaan Dini (SIMPADU WADINI) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko, Senin (5/10/2026).

Peluncuran berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Mukomuko dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Drs. H. Marjohan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Konflik Sosial, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta seluruh camat se-Kabupaten Mukomuko. SIMPADU WADINI dirancang untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi dari lapangan, terutama informasi yang berkaitan dengan berbagai potensi persoalan sosial di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Mukomuko, Muhammad Arpi, SH, mengatakan keberadaan sistem tersebut diharapkan membuat informasi dari lapangan tidak terlambat diterima pemerintah.

“Intinya kita ingin informasi dari lapangan bisa lebih cepat sampai. Kalau ada potensi persoalan, jangan sampai pemerintah baru mengetahui setelah masalahnya membesar. Dengan sistem ini, informasi awal bisa disampaikan, kemudian kita cek dan tindak lanjuti sesuai kewenangan,” kata Arpi.

Menurutnya, persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam kewaspadaan dini cukup beragam. Tidak hanya berkaitan dengan konflik sosial, tetapi juga dapat menyangkut persoalan agraria, kawasan hutan, politik, ekonomi maupun berbagai dinamika kemasyarakatan lainnya.

Informasi tersebut nantinya dapat dikumpulkan dan menjadi bahan bagi pemerintah daerah bersama unsur terkait untuk melakukan verifikasi, melihat perkembangan situasi dan menentukan langkah yang diperlukan.

“Banyak persoalan yang awalnya kecil, tetapi kalau tidak cepat diketahui dan ditangani bisa berkembang. Karena itu, informasi awal sangat penting. Dari sana kita bisa melihat apa persoalannya dan langkah apa yang perlu dilakukan,” jelasnya.

Arpi menegaskan, SIMPADU WADINI bukan berarti seluruh koordinasi harus dilakukan melalui aplikasi. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi langsung antarinstansi tetap diperlukan ketika menghadapi persoalan di lapangan.

“Ini bukan untuk menggantikan koordinasi yang selama ini sudah berjalan. Aplikasi ini lebih sebagai alat bantu supaya informasi yang kita terima lebih cepat, lebih tertata dan bisa menjadi bahan ketika kita melakukan koordinasi,” ujarnya.

Untuk menjalankan sistem tersebut, Kesbangpol melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD, kecamatan, pemerintah desa, Tim Kewaspadaan Dini, Tim Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga unsur masyarakat lainnya.

Pelibatan lintas sektor tersebut dinilai penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi persoalan yang berbeda. Informasi dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat.

“Tidak mungkin semua informasi hanya datang dari satu instansi. Camat punya informasi di wilayahnya, desa juga mengetahui kondisi masyarakatnya, begitu juga dengan unsur lainnya. Jadi semuanya perlu saling terhubung,” tambah Arpi.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak lebih awal ketika terdapat indikasi persoalan di tengah masyarakat. Langkah antisipasi pun dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Namun, Arpi mengingatkan bahwa keberadaan aplikasi saja tidak cukup. Sistem tersebut akan berjalan dengan baik apabila para pengguna aktif menyampaikan informasi dan informasi yang diberikan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

“Yang paling penting bukan hanya aplikasinya. Informasi yang dimasukkan juga harus benar, aktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu harus ada tindak lanjut. Kalau informasinya sudah masuk tetapi tidak ditindaklanjuti, tentu manfaat sistem ini tidak akan maksimal,” tegasnya.

Ke depan, Kesbangpol Kabupaten Mukomuko akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pengguna SIMPADU WADINI. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan agar sistem dapat digunakan secara optimal oleh seluruh unsur yang terlibat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Drs. H. Marjohan, mengatakan kewaspadaan dini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kesbangpol, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Dinamika masyarakat itu terus bergerak dan perkembangannya bisa cepat. Karena itu, kita membutuhkan informasi yang cepat juga, supaya kondisi di lapangan bisa kita ketahui dan menjadi bahan untuk mengambil langkah yang tepat,” ujar Marjohan.

Ia berharap keberadaan SIMPADU WADINI dapat semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, OPD, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Konflik Sosial.

Menurutnya, semakin cepat informasi diterima dan dikoordinasikan, semakin terbuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan sebelum persoalan berkembang lebih luas.

“Harapan kita tentu bukan menunggu konflik terjadi. Kalau ada tanda-tanda persoalan, kita sudah bisa mengetahuinya lebih awal dan bersama-sama mencari langkah penyelesaiannya,” tutup Sekda Marjohan.

Melalui penguatan sistem informasi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Mukomuko berharap upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah dan berkelanjutan. (MC Kominfo/end) 

Editor: admin mukomuko