MUKOMUKO, Mediacenter — Rotasi pejabat eselon II yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Senin, 1 Desember 2025, menjadi bagian dari langkah strategis penataan birokrasi. Setelah pelaksanaan mutasi tersebut, terdapat tujuh jabatan kepala dinas yang kini memasuki masa transisi kepemimpinan. Tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut berada pada sektor kepegawaian, kesehatan, pendidikan, investasi, pertanian, ketertiban sosial, serta kelautan dan perikanan.

Sekretaris Daerah Mukomuko, Drs. H. Marjohan, menegaskan bahwa pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan roda pelayanan tidak terganggu. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) akan dilakukan segera sambil menunggu pembukaan lelang jabatan eselon II.

“Kami pastikan pelayanan publik tidak boleh berhenti. OPD yang belum memiliki kepala dinas definitif akan segera diisi oleh Plt agar semua kegiatan berjalan normal,” tegas Marjohan.

Ia menambahkan bahwa pengisian jabatan melalui lelang terbuka dipilih untuk memastikan setiap kursi strategis diisi oleh figur yang benar-benar kompeten dan memenuhi standar profesionalisme.

“Penempatan pejabat definitif akan melalui proses lelang jabatan. Kita ingin menghasilkan pemimpin OPD yang terbaik untuk mendorong percepatan program pembangunan daerah,” lanjutnya.

Sektor-sektor yang sedang menunggu kepemimpinan baru memegang mandat besar, mulai dari pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan SDM aparatur, penguatan investasi dan pelayanan perizinan usaha, hingga stabilitas sosial dan pembangunan sektor pertanian.

Di tengah transisi ini, Pemkab Mukomuko meminta masyarakat tetap tenang karena seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugas seperti biasa. Tahapan target kinerja dan program strategis tetap berjalan sesuai rencana.

 “Masa transisi ini bukan hambatan. Yang terpenting adalah kontinuitas layanan tetap terjaga, dan itu sudah menjadi komitmen pemerintah daerah,” tutup Marjohan.

Langkah percepatan penunjukan Plt di setiap OPD diharapkan menjadi jembatan sementara hingga pejabat definitif hasil lelang jabatan dilantik, sehingga agenda pembangunan tidak terganggu dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. (MC Kominfo/AGR) 

Editor: admin mukomuko