Berita Detail

Senin, 02 November 2026
BKPSDM Mukomuko Tekankan Disiplin PNS,Ingatkan Kepatuhan Jam Kerja dan Etika Bermedia Sosial

MUKOMUKO, Mediacenter – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko terus mendorong penguatan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Salah satu hal yang menjadi perhatian yakni kepatuhan terhadap jam kerja dan penggunaan media sosial agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Winarno, M.Pd., menegaskan bahwa setiap PNS memiliki kewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan profesionalitas. Ketentuan disiplin tersebut telah diatur secara nasional sehingga wajib dipatuhi tanpa harus menunggu adanya surat edaran khusus dari pemerintah daerah.

Menurutnya, perkembangan media sosial, termasuk aktivitas siaran langsung atau live streaming, tidak boleh membuat aparatur mengesampingkan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.

“Ketentuan disiplin PNS sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi, tidak perlu menunggu surat edaran daerah untuk menjalankan kewajiban tersebut. Setiap pegawai harus memahami bahwa ada tanggung jawab kedinasan yang wajib dilaksanakan selama jam kerja,” ujar Winarno, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Regulasi ini mengatur kewajiban, larangan, serta mekanisme dan jenis hukuman disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam aturan tersebut, PNS diwajibkan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Selain itu, setiap aparatur harus melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Winarno menegaskan, penggunaan media sosial pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dilakukan secara bijak dan tidak mengganggu pekerjaan. Namun, apabila aktivitas pribadi menyebabkan tugas kedinasan terbengkalai, hal tersebut dapat menjadi persoalan disiplin.

“Media sosial boleh saja digunakan secara bijak. Tetapi, jangan sampai aktivitas pribadi mengambil waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Apalagi jika sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa disiplin tidak hanya diukur dari kehadiran pegawai di kantor, tetapi juga dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama jam kerja.

“Jangan sampai masyarakat datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan, tetapi pegawainya justru sibuk dengan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Disiplin itu bukan hanya soal hadir di kantor, tetapi juga bagaimana tugas benar-benar dilaksanakan,” tegas Winarno.

Penguatan disiplin PNS juga berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan pejabat yang berwenang dalam penerapan ketentuan disiplin PNS.

Di lingkungan Pemkab Mukomuko, pembinaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Atasan langsung dan pimpinan unit kerja memiliki tanggung jawab memastikan pegawai menjalankan tugas serta mematuhi ketentuan jam kerja.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. BKPSDM bersama Inspektorat dapat terlibat sesuai tugas dan kewenangan apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

Winarno berharap seluruh PNS dapat membangun kesadaran disiplin dari diri sendiri dan menjalankan kewajiban sebagai aparatur pemerintah tanpa harus menunggu teguran maupun penindakan.

“Yang kami harapkan adalah setiap PNS memahami dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Aturan sudah ada, sehingga yang terpenting sekarang adalah bagaimana ketentuan itu diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tutupnya. (MC Kominfo/end)


Editor: admin mukomuko