Home / BULETIN PERANGKAT DAERAH / Publikasi Website “JDIH” Bagian Hukum jalin kerjasama dengan KPDSE untuk memanfaatkan Data Center Pemkab Mukomuko

Publikasi Website “JDIH” Bagian Hukum jalin kerjasama dengan KPDSE untuk memanfaatkan Data Center Pemkab Mukomuko

Mukomukokab.go.id,- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) atas kerjasama Bagian Hukum Setda Kabupaten Mukomuko dan Kantor KPDSE. Hanya baru 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong menampilkan JDIH di Website Kabupaten/Kota masing masing.

Penyajian menu ini dalam upaya  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dan upaya melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional tentang perlunya dibentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan selanjutnya sebagai landasan dibentuknya JDIH telah diterbitkan  Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 71 Tahun 2012  tentang Tim Penyusunan Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mukomuko 2012 yang melibatkan Dinas/instansi terkait.Beberapa hal yang telah dilakukan oleh TIM antara lain;  Penyiapan perangkat dan fasilitas jaringan internet di Bagian Hukum, penyusunan data base melalui aplikasi, penyususunan data digital dan pembuatan katalog produk hukum daerah, Sosialisasi pemanfaatan JDIH.

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 bahwa JDIH melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum memuat mulia dari Tap MPR sampai dengan Peraturan Daerah bahkan Informasi hukum lainnya :Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Artikel hukum,Surat Edaran Kepala Daerah;MoU/kerjasama antar daerah atau Rancangan peraturan daerah.

Untuk memaksimalkan pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini Bagian Hukum Setda kabupaten Mukomuko terus melakukan penyiapan materi dan entry walaupun dirasa kekurangan SDM masih menjadi salah satu kendala dewasa ini. “ Keamananan jaringan dan SDM pendukung merupakan kendala dalam penyajian JDIH sekarang “ kata Kabag Hukum melalui Angga Hakiki Kasubag Dokumentasi dan Sosialisasi Bagian Hukum Setda Kab. MM.

Check Also

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI ADVOKASI KIE PROGRAM KKBPK BAGI MITRA KERJA PEMANGKU KEPENTINGAN

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu mengadakan Sosialisasi Kebijakan dan Strategi ...