MUKOMUKO, Mediacenter — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi jalur vital aktivitas masyarakat, khususnya akses pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menangani 14 paket pekerjaan infrastruktur dasar.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, paket pekerjaan tersebut terdiri atas 11 pekerjaan jalan dan 3 pekerjaan jembatan. Penentuan titik lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan fisik serta mendesaknya kebutuhan warga di lapangan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, menegaskan bahwa penanganan jalan dan jembatan tidak sekadar soal kelancaran mobilitas warga, melainkan menjadi pilar penopang roda ekonomi daerah yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

“Jalan dan jembatan ini jalur hidup masyarakat sehari-hari. Selain mobilitas warga, akses ini vital untuk mengangkut hasil panen pertanian dan perkebunan. Karena itu, titik-titik yang memang parah dan terdesak kita prioritaskan untuk diperbaiki sesuai kemampuan anggaran,” ujar Apriansyah, Kamis (08/10/2026).

Dari total anggaran Rp2 miliar, sebanyak Rp590 juta dialokasikan khusus untuk perbaikan tiga jembatan utama, yakni Jembatan Nelan Indah Rp191 juta, Jembatan Tunggal Jaya Rp180 juta, dan Jembatan Sungai Berau di Kecamatan Selagan Raya Rp179 juta. 

Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp1,41 miliar dikucurkan untuk merampungkan 11 paket pekerjaan penanganan jalan yang tersebar di sejumlah wilayah strategis Kabupaten Mukomuko.

Apriansyah tak memungkiri bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur di Mukomuko masih sangat banyak. Namun, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan pekerjaan terpaksa dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas yang ketat.

“Kalau melihat kebutuhan di lapangan, tentu masih banyak yang harus kita tangani. Namun karena anggaran terbatas, pengerjaannya harus bertahap. Kita utamakan yang kondisinya paling mendesak dan digunakan warga setiap hari,” jelasnya.

Seluruh pelaksanaan 14 paket pekerjaan fisik ini dilakukan melalui skema Penunjukan Langsung (PL) dengan tetap mengacu pada perencanaan matang serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Apriansyah memastikan, Dinas PUPR akan terus melakukan pemantauan kondisi lapangan agar titik-titik infrastruktur yang belum tersentuh tahun ini dapat diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

“Kita tidak ingin kebutuhan masyarakat terbengkalai. Yang bisa kita selesaikan tahun ini kita prioritaskan, sementara kebutuhan lainnya akan kita inventarisasi kembali secara bertahap sesuai kemampuan daerah,” tutup Apriansyah. (MC Kominfo/end)

Editor: admin mukomuko