MUKOMUKO, Mediacenter — Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi aparatur pemerintahan desa. Berdasarkan pemetaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mukomuko, potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa mencapai sekitar 1.900 orang yang tersebar di 148 desa. Dari jumlah tersebut, saat ini sekitar 880 orang telah tercatat sebagai peserta aktif. Artinya, masih terdapat sekitar 1.020 kepala desa dan perangkat desa yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Mukomuko, Nurdiana, mengatakan perluasan kepesertaan menjadi perhatian pemerintah daerah agar perlindungan jaminan sosial dapat menjangkau seluruh aparatur desa secara lebih merata.
“Potensi kepesertaan kepala desa dan perangkat desa di Mukomuko cukup besar, sekitar 1.900 orang. Saat ini yang sudah aktif sekitar 880 orang, sehingga masih ada yang perlu kita dorong untuk segera mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Nurdiana, Rabu (7/10/2026).
Dari 148 desa di Kabupaten Mukomuko, tercatat sekitar 88 desa yang telah mengikutsertakan jajaran pemerintah desanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, cakupan desa yang telah mengikuti program tersebut mencapai sekitar 59 persen.
Kepesertaan tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Penarik, Air Rami, Ipuh dan Pondok Suguh. Namun, pelaksanaannya masih belum merata sehingga pemerintah daerah terus mendorong desa-desa lainnya untuk ikut memberikan perlindungan jaminan sosial kepada aparatur pemerintahannya.
Menurut Nurdiana, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan penting bagi aparatur desa karena mereka memiliki tanggung jawab pelayanan dan menjalankan berbagai tugas pemerintahan yang memiliki risiko dalam pelaksanaannya.
“Jaminan sosial ini memberikan perlindungan ketika terjadi risiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Karena itu, kami berharap kepala desa dan perangkat desa tidak hanya menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya,” jelasnya.
Selain kepala desa dan perangkat desa, program perlindungan tersebut juga mencakup anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, berdasarkan data Disnakertrans, kepesertaan BPD saat ini masih sangat terbatas.
“Untuk anggota BPD, sejauh ini yang sudah terdaftar baru dari Desa Air Rami, sebanyak delapan orang. Ini juga menjadi bagian yang perlu kita dorong agar cakupan perlindungannya semakin luas,” kata Nurdiana.
Disnakertrans Mukomuko mengimbau pemerintah desa yang belum mengikutsertakan aparatur desanya agar segera melakukan pendaftaran. Upaya tersebut diharapkan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran desa.
Nurdiana menilai, perluasan kepesertaan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah kecamatan serta pemerintah desa. Koordinasi diperlukan agar program perlindungan jaminan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami mengajak pemerintah desa yang belum mengikuti program ini untuk mulai melakukan langkah pendaftaran. Perlindungan bagi kepala desa, perangkat desa maupun BPD merupakan bagian penting dalam mendukung mereka menjalankan tugas dengan lebih aman,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perluasan kepesertaan adalah dukungan penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan penganggaran dan koordinasi antarinstansi, pemerintah daerah berharap cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa dapat terus meningkat. Perlindungan tersebut diharapkan tidak hanya menjangkau lebih banyak aparatur, tetapi juga dapat berlangsung secara konsisten.
“Targetnya tentu cakupan kepesertaan semakin luas dan tidak berhenti pada beberapa desa saja. Semakin banyak aparatur desa yang terlindungi, semakin baik pula jaminan yang kita berikan kepada mereka dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Nurdiana.(MC Kominfo/end)
Editor: admin mukomuko